Pages

Monday, August 6, 2012

UU PT Permudah Universitas Swasta Ajukan Akreditasi

Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU-PT) akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR, Jumat (13/7/2012). Pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan atas RUU PT merupakan follow up pasca pemerintah bersama Komisi X DPR selesai melakukan pembicaraan tingkat I. Draf RUU PT yang disahkan terdiri dari 12 bab dan 100 pasal dengan pokok pengaturan substansi penting, seperti ketentuan umum, dasar, asas, fungsi, dan tujuan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi, kerja sama internasional, penjaminan mutu, tata kelola, kemahasiswaan, pengembangan, pendanaan dan pembiayaan pendidikan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi asing, dan peran serta masyarakat.

Berkaitan dengan akreditasi PT, sekretaris Dirjen Dikti Harris Iskandar menilai Undang-undang Pendidikan Tinggi (PT) yang baru saja disahkan memberi angin segar bagi kalangan perguruan tinggi swasta (PT) terkait dengan status akreditasi. Sebab, PTS yang tengah mengusulkan perpanjangan masa berlaku akreditasi itu kini secara otomatis sudah terakreditasi C. Yang harus dilakukan PTS ini tinggal meng-upgrade akreditasinya ke Dikti menjadi B dan A.

Sebelumnya, PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang diberlakukan maksimal 16 Mei lalu itu mengharuskan seluruh program studi (prodi) di PTS sudah terakreditasi. Namun setelah ditinjau ulang, sekitar 51% dari 16.000 prodi PTS se-Indonesia belum terakreditasi bahkan ada yang akreditasinya sudah kedaluwarsa. Hal itu sama saja status prodi itu ilegal. Kendala yang dihadapi selama ini adalah banyak prodi yang belum terakreditasi sehingga tidak bisa mengeluarkan ijazah. Ini terjadi karena batas waktu akreditasi tidak terpenuhi, yaitu pada 16 Mei lalu atau tujuh tahun sejak dikeluarkannya. Kami pun sudah merevisi PP No 19/2005 ini dari tujuh tahun menjadi sepuluh tahun.


Selanjutnya PTS akan mendapatkan akreditasi secara otomatis baik untuk penyelenggaraan institusi maupun program studi (prodi). Akreditasi itu diperoleh pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. Ketentuan tersebut telah diatur dalam UU PT. Lebih lanjut, Harris mengungkapkan, sesuai dengan UU PT, institusi atau prodi yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan itu secara otomatis berakreditasi minimum C. Dengan demikian, sudah dapat mengeluarkan ijazah.
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah V DIY Dr Bambang Supriyadi menyebutkan, 23% dari 508 prodi di PTS belum terakreditasi. Jumlah itu tersebar di 112 PTS. Dari jumlah tersebut, 133 prodi di 30 PTS termasuk dalam kategori yang mengajukan proses akreditasi

Sebagai informasi, RUU PT pertama kali diusulkan oleh DPR. Hal tersebut berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR pada 7 April 2011 yang menerima RUU PT menjadi usul inisiatif DPR dan selanjutnya diteruskan kepada Presiden RI.

Pada 28 April 2011, Presiden RI mengeluarkan surat yang menunjuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah membahas RUU PT.

Komisi X DPR sendiri diberi tugas untuk membahas RUU tersebut melalui keputusan Badan Musyawarah DPR mulai 12 Mei 2011.

Semoga UU PT yang baru benar-benar memberi kemudahan bagi Universitas Swasta untuk mengajukan status akreditasi Prodinya, Amin!
Read More...

Friday, May 18, 2012

Ban PT Kemdikbud Indonesia

Selamat datang di Situs Informasi Ban PT Kemdikbud Indonesia. Ban-Pt atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi merupakan lembaga di bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas untuk memberi penilaian / akreditasi terhadap berbagai universitas yang ada di wilayah Indonesia.

Semoga kehadiran situs Ban PT ini bisa membantu para pngunjung untuk mencari informasi seputar akreditasi universitas, baik negeri maupun swasta, Amin Yaa Rabbal Alamin!
Read More...